Konklusi: Islam dan Demokrasi

Pengertian

Demokrasi berasal dari 2 kata dari bahasa Yunani yaitu Demos yang artinya rakyat dan Cratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln Demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan yang bertumpu pada rakyat, dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.

Menurut Joseph A. Schmitter,demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas perjuangan rakyat. Sementara itu menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok dan yang bersifat derivasi. Menurutnya, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan, persamaan, musayawarah dan keadilan. Kebebasan artinya kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat.

Islam dan Demokrasi

Menurut Aswab Mahasin, antara agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi sendiri berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu tidak ada halangan bagi agama  yang dalam hal ini Islam, untuk dapat berdampingan dengan demokrasi. Karena walaupun secara spesifik memang dalam Islam tidak menyebutkan adanya demokrasi, namun terdapat nilai dan prinsip dalam islam yang mendukung gagasan universal tentang demokrasi, seperti Syura (musyawarah), ‘Adl (Keadilan), Musawwah (kesetaraan), al-amanah (kepercayaan), al-masuliyyah (tanggung jawab) dan al-hurriyyah (kebebasan pendapat). Prinsip prinsip tersebut tidak hanya cocok dengan demokrasi, tetapi jika ditafsirkan secara benar, dalam dirinya sendiri sudah mengandung sebuah bentuk demokrasi. itu sendiri.

Pandangan Barat

Di tengah proses demokratisasi global, banyak di kalangan ahli demokrasi diantaranya seperti Larry Diamond, Martin Lipset yang menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup andal. Hal yang demikian juga dikemukakan oleh Samuel yang meragukan Islam dapat berjalan dengan prinsip – prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di barat. Karena alasan inilah dunia Islam dipandang tidak menjadi bagian dari proses gelombang demokratisasi dunia.

Realitas Demokrasi

Pengalaman demokrasi sebenarnya telah dipraktikkan Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah. Kebijakan – kebijakan Nabi dalam memimpin masyarakat di Madinah tertuang dalam Piagam Madinah, yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Piagam Madinah menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang mengatur berbagai persoalan umat, meliputi: persatuan dan persaudaraan, hubungan antar umat beragama, perdamaian, persamaan, toleransi, kebebasan dst. Prinsip-prinsip tersbut telah diterapkan Nabi dan berhasil dengan baik, sehingga tercipta suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara dengan aman dan penuh kedamaian dalam masyarakat yang majmuk, baik ditinjaua dari aspek, agama, etnis maupun budaya. Sampai pada masa khulafaurrasyidin, praktek demokrasi itu masih berlangsung dengan baik, meski ada beberapa kekurangan. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa demokratisasi pernah terwujud dalam pemerintahan Islam.

Memang harus diakui pasca Nabi dan khulafaurrasyidin, karena suatu kepentingan  dan untuk melanggengkan status quo para raja Islam, demokrasi sering dijadikan tumbal. Seperti pengamatan Mahasin, bahwa di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah mengesankan pemerintahan nya berupa raja-raja yang korup dan otoriter. Tetapi realitas seperti itu ternyata juga dialami oleh pemeluk agama lain. Gereja Katolik misalnya, yang bersikap acuh – tak acuh ketika terjadi revolusi Perancis. Karena sikap tersebut, kemudian agama Katolik disebut sebagai agama yang tidak demokratis. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh agama Kristen Protestan, dimana pada awal munculnya, dengan reformasi Martin Luther, Kristen memihak kepada elit ekonomi, sehingga merugikan posisi kaum tani dan buruh. Tak mengherankan kalau Kristen pun disebut tidak demokratis pula.

Melihat kenyataan sejarah yang dialami oleh elit agama-agama di atas, maka Huntington dan Fukuyama yang mengatakan, “bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak kompatibel dengan demokrasi” adalah tidak sepenuhnya benar. Sebab di negara non-Muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan.

 Coretan tugas Ilmu Negara :v